dppkb.makassarkota, Makassar | Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP dan KB) Kota Makassar menggelar kegiatan Koordinasi Pembinaan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang melibatkan 40 fasilitas kesehatan (faskes) se-Kota Makassar. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Sipakalebbi Kantor Wali Kota Makassar pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Sebanyak 40 faskes berpartisipasi, antara lain: Seluruh puskesmas dari berbagai kecamatan seperti Puskesmas Dahlia, Panambungan, Mamajang, Antang, dan Tamalate.
Rumah sakit seperti RSUD Makassar, RS Bhayangkara, RSU Wisata UIT, RSIA Wihdatul Ummah, dan RSUP dr. Tadjuddin Chalid.
Klinik swasta dan milik instansi seperti Klinik Baznas Medika, Klinik Lifiyura, serta Klinik Pratama Dinkeslap.
Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas PP dan KB Kota Makassar, Yusri Jabir, yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan KB secara merata di seluruh faskes.
Sekretaris Dinas PP dan KB Kota Makassar, Yusri Jabir, saat membuka kegiatan menyampaikan pentingnya sinergi dan pembinaan rutin terhadap seluruh fasilitas kesehatan.
“Kegiatan ini bukan hanya sekadar koordinasi, tapi juga bentuk komitmen kami untuk memastikan layanan KB dan kesehatan reproduksi berjalan optimal dan merata di semua fasilitas, baik puskesmas, rumah sakit, maupun klinik swasta,” ujar Yusri Jabir.
Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat dibutuhkan dalam mencapai target-target nasional program Bangga Kencana.
“Semua faskes harus punya visi yang sama dengan pemerintah pusat dan daerah. Jangan ada yang berjalan sendiri-sendiri. Melalui forum seperti ini, kita bisa menyatukan langkah,” tambahnya.
Sementara itu, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Abdy Askar Tasrum, dalam pemaparannya menyoroti pentingnya pemutakhiran data dan pelatihan tenaga kesehatan.
“Banyak tantangan di lapangan, mulai dari pemahaman yang belum seragam, hingga kendala teknis. Maka, pembinaan seperti ini sangat penting untuk menyegarkan kembali pemahaman dan menyampaikan kebijakan terbaru,” jelas Abdy.
Ia juga menekankan bahwa pelayanan KB saat ini tidak hanya soal alat kontrasepsi, tetapi juga menyangkut hak kesehatan reproduksi secara menyeluruh.
“Kita bicara tentang hak setiap individu untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, manusiawi, dan berbasis data,” tutupnya.